Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, sorotan tajam datang dari kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim. Ia menilai bahwa pemerintahan saat ini tampak kehilangan arah dan tidak menunjukkan fokus yang jelas dalam menjalankan program-programnya.
Kritik Terhadap Arah Kepemimpinan
Lukman menegaskan bahwa di tahun kedua, seharusnya ada kejelasan dalam arah kepemimpinan. Namun, yang terlihat justru sebaliknya, yaitu pemerintah seolah berjalan tanpa tujuan yang pasti. Hal ini menjadi sorotan penting dalam penilaian kinerja Iqbal dan Dinda.
Isu BUMD Menjadi Sorotan
Ia mencatat bahwa pemerintah provinsi masih terjebak dalam isu-isu terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanpa adanya pencapaian yang dapat diukur. Contoh yang diangkat adalah polemik mengenai PT Gerbang NTB Emas (GNE), yang mencerminkan lemahnya tata kelola dan komunikasi publik di tingkat pemerintahan.
Tim Panitia Seleksi (Pansel), yang dipimpin oleh Riduan Mas’ud, sebelumnya menginformasikan bahwa Surat Keputusan mengenai jajaran direksi berasal dari Gubernur. Namun, informasi tersebut kemudian dibantah oleh juru bicara pemerintah, Ahsanul Khalik, yang menyatakan bahwa keputusan masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Masalah Komunikasi Internal
Lukman menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar miskomunikasi, tetapi lebih menunjukkan ketidaksiapan dan lemahnya koordinasi di dalam tubuh pemerintahan. Energi pemerintah, menurutnya, lebih banyak dihabiskan untuk menciptakan narasi di ruang publik ketimbang menyelesaikan masalah mendasar yang ada di dalam BUMD.
“Jika perubahan signifikan belum terwujud, tidak perlu ada framing seolah sudah terjadi kemajuan,” tambahnya. Ia mengingatkan agar pemerintah fokus pada perbaikan BUMD seperti Bank NTB Syariah, BPR NTB, GNE, dan Jamkrida, tanpa berlebihan dalam bicara tanpa hasil yang nyata.
Urgensi Likuidasi BUMD yang Merugi
Lukman bahkan menegaskan bahwa jika ada BUMD yang terus merugi dan menjadi beban bagi daerah, langkah tegas seperti likuidasi harus diambil. “Jangan dipertahankan hanya demi kepentingan tertentu. Jika sudah tidak menguntungkan, lebih baik ditutup,” tegasnya.
Kritik Terhadap Aktivitas Seremonial
Gaya kepemimpinan Iqbal dan Dinda juga tidak luput dari kritik. Lukman menilai bahwa terlalu banyak aktivitas seremonial yang ditonjolkan, seperti pembagian sembako oleh gubernur dan wakil gubernur. “Pembagian sembako itu adalah tugas dinas, tidak perlu dijadikan panggung untuk memperlihatkan kepemimpinan. Ini justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk dalam pencitraan daripada melakukan kerja nyata,” ujarnya.
Ketidakjelasan Kebijakan Strategis
Lebih jauh, Lukman mengemukakan bahwa hingga saat ini belum terlihat arah kebijakan yang jelas dalam sektor-sektor strategis. Program pemberdayaan masyarakat, pengembangan kepemudaan, ekonomi kreatif, penguatan kawasan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan masih belum berjalan dengan baik.
“Tidak ada desain besar pembangunan yang terlihat. Semua seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen dan perencanaan program-program pemerintah.
Stagnasi Kinerja Birokrasi
Di sisi lain, kinerja birokrasi juga menuai kritik. Hingga triwulan kedua tahun kedua, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan eksekusi program yang konkret. Program unggulan seperti Desa Berdaya masih sebatas wacana tanpa realisasi yang jelas.
“Jika masih sebatas ‘akan’ dan ‘direncanakan’, ini bukanlah pemerintahan yang efektif, melainkan kampanye yang tidak kunjung usai,” sindirnya.
Infrastruktur yang Menurun
Kritik juga diarahkan pada sektor infrastruktur. Lukman menilai bahwa kualitas jalan di NTB justru mengalami penurunan selama periode kepemimpinan ini. Ia menyoroti kegagalan proyek jalan Lenangguar–Lunyuk sebagai contoh buruk yang mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan.
“Infrastruktur dasar saja tidak terurus dengan baik. Ini menunjukkan problem serius dalam manajemen pemerintahan,” ucapnya dengan tegas.
Risiko Kehilangan Momentum
Lukman menyimpulkan bahwa tanpa adanya perubahan arah dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis, pemerintahan Iqbal dan Dinda berisiko kehilangan momentum. “Jika terus seperti ini, banyak narasi namun minim eksekusi, wajar jika publik menilai kepemimpinan ini berjalan tanpa arah,” pungkasnya.
